peraturan bursa ii-a

India Punya UU Anti Muslim India Punya UU Anti Muslim

alagagrh.net Dilarang turun ke jalan,warga lakukan protes di acara pernikahan dan wisuda. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai India Punya UU Anti Muslim. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai India Punya UU Anti Muslim

Para anggota parlemen mengatakan, UU ini ditujukan untuk membantu anggota kelompok minoritas di negara-negara tetangga India yang mengalami persekusi.Namun, bantuan tersebut tidak berlaku bagi warga Muslim dan inilah yang mendorong umat Muslim di India melancarkan aksi protes besar-besaran.

Lebih dari 20 orang tewas dalam sejumlah unjuk rasa. Video-video yang sepertinya memperlihatkan “brutalitas” polisi dalam menghadapi demonstran viral dan memicu kemarahan di seluruh negeri.Aparat keamanan sudah melarang pemrotes turun ke jalan dan pihak berwenang juga memblokir internet dalam upaya meredam unjuk rasa.Namun warga tak kehilangan akal dengan memindahkan aksi protes ke acara-acara seperti resepsi pernikahan, wisuda, hingga konser musik.Warga Delhi, Nadeem Akhtar dan Amina Zakiah, memegang poster menentang UU kewarganegaraan ketika melangsungkan pernikahan belum lama ini.

Saudara pengantin perempuan, Mariyam Zakiah, kepada BBC mengatakan ia dan keluarganya sedih dengan bentrokan antara polisi dan mahasiswa yang terjadi beberapa hari sebelum pernikahan Nadeem Akhtar dan Amina Zakiah.Ia menambahkan, resepsi pernikahan dimanfaatkan sebagai ajang protes karena keluarganya “mengkhawatirkan masa depan Muslim di India”.Debsmita Chowdhury, mahasiswi Universitas Jadavpur, sementara itu, membuat kaget dosen dan teman-temannya di kampus ketika merobek salinan UU kewarganegaraan di acara wisuda.Chowdhury mengungkapkan, dirinya memutuskan untuk merobek salinan UU sehari sebelum acara wisuda dan ia tidak memberi tahu siapa pun kalau ia akan menggelar protes di kampus.

“UU kewarganegaraan tidak sesuai dengan konstitusi dan sangat diskriminatif. Kekerasan dan kerusuhan yang ditimbulkan dari aksi menentang UU juga membuat saya khawatir,” kata Chowdhury.”Saya sebenarnya pemalu, tapi untuk kali ini saya merasa perlu untuk bertindak. Saya ingin menjadi suara bagi orang-orang yang tak bisa menyuarakan pendapat,” katanya.Di Chennai, India selatan, warga menggunakan seni menggambar kuno kolam untuk memprotes keputusan pemerintah.Kolam adalah seni menggambar geometris dengan menggunakan tepung beras, yang diyakini untuk menyambut Dewi Kemakmuran dan melindungi penghuni rumah dari niat jahat.

Sejumlah warga telah ditahan karena menggunakan kolam untuk memprotes UU kewarganegaraan.Larangan unjuk rasa dan penahanan demonstran tidak membuat aksi protes surut.Terdapat sekitar 200 juta Muslim di India yang sekarang dipimpin oleh partai Hindu nasionalis. Banyak pihak meyakini UU ini ditujukan “untuk meminggirkan komunitas Islam di India”.Selain menggelar protes di acara pernikahan dan wisuda, warga juga melancarkan unjuk rasa di media sosial, terutama Instagram.Di platform ini, warga juga mengunggah informasi terkini, panduan keselamatan, dan bagaimana koordinasi aksi protes.

Banyak perancang yang menawarkan desain poster secara cuma-cuma.Poster yang dibuat oleh Shilo Shiv Suleman, antara lain berisi kalimat yang berbunyi, “Muslim, kau adalah warga di sini. Warga Hindu, kau warga di sini.” Poster ini sudah dipakai oleh ribuan akun dan dicetak untuk dibawa di berbagai aksi protes.”Seni yang indah sudah menjadi kekuatan perlawanan,” katanya.Kalangan profesional seperti pengacara, dokter, terapis, dan psikolog juga ambil bagian.”Orang-orang seperti kami tak bisa turun ke jalan untuk menggelar aksi,” ujar Neha Tripathi, terapis di Delhi.

Tripathi mencantumkan alamat emailnya di Instagram dan menawarkan layanan gratis kepada orang-orang yang mengalami tekanan psikologis .”Tadinya saya ingin turun ke jalan, tapi suasananya menakutkan. Akhirnya saya menawarkan diri untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan psikologis,” katanya.Para pengkritik mengatakan ini merupakan bagian dari rangkaian keputusan yang dibuat oleh partai sayap kanan nasionalis Hindu, Bhartiya Janata Party (BJP), yang dipimpin oleh Narendra Modi.

Modi berkuasa sejak tahun 2014 dan meningkatkan jumlah kursi partainya pada pemilu yang diselenggarakan tahun ini.Popularitas Modi dan partainya meningkat di India, tetapi beberapa kebijakan dan keputusannya menghadapi kritik di dalam maupun luar negeri.Salah satu yang mendapat kritik keras adalah tuduhan seputar ‘meminggirkan minoritas’ terutama Muslim, yang berjumlah hampir 200 juta orang di India, negara dengan 1,3 milyar penduduk.Berikut adalah tiga kebijakan penting yang mendatangkan kecemasan di negara dengan jumlah Muslim kedua terbesar di dunia ini.

1. Citizenship Amendment Bill (CAB)
CAB diloloskan oleh parlemen India dalam dua hari. Tujuan undang-undang ini adalah menawarkan amnesti kepada imigran gelap non-Muslim yang berasal dari tiga negara tetangga, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan.

UU ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden untuk bisa dijalankan. BJP menyatakan UU ini akan mempercepat jalur untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi penganut Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen yang lari dari persekusi di negara-negara tetangga.Ketentuan undang undang ini mengurangi syarat tinggal di India bagi pelamar kewarganegaraan, dari 11 tahun menjadi enam tahun. Namun Muslim dikecualikan dari ketentuan ini.Langkah ini dikritik sebagai anti Muslim oleh partai oposisi. Ketentuan ini akan mengubah kriteria mendapatkan kewarganegaraan menurut konstitusi India yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan agama.

Sekalipun pemerintahan Modi berjanji untuk tidak mendiskriminasi Muslim dan menyatakan mereka aman berada di India, kelompok Islam dan pegiat hak asasi manusia menyatakan kebijakan ini membuat Muslim di India menjadi khawatir.RUU ini tidak mempengaruhi warga India sekarang, baik Hindu, Muslim dan agama lainnya, tetapi akan membantu ribuan migran Hindu yang datang dari Bangladesh yang belum mendapat kewarganegaraan India.Ini membuat banyak protes terjadi di negara-negara bagian di timur laut India – yang berbatasan dengan Bangladesh – yang menyatakan mereka bakal “diserbu” oleh imigran gelap non-Muslim dari Bangladesh.

Baca Juga :Akademisi Muslim Uighur Di China Hilang

2. Pasal 370 Kashmir
Wilayah Kashmir di kaki pegunungan Himalaya telah menjadi sumber konflik berdarah antara India dan Pakistan.Di wilayah yang dikuasai India, selalu ada upaya pemberontakan, dan kedua negara telah beberapa kali bertempur di kawasan pegunungan yang indah ini.Ketika pemisahan India di tahun 1947, perang pecah antara India dan Pakistan, dan Kashmir terbelah dua.

Sebuah ketetapan konstitusi, yang disebut Pasal 370, menjamin otonomi besar dan status khusus bagi kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim ini.Tahun 2019, pemerintahan Modi memutuskan untuk mencabut Pasal 370, dan ini memunculkan kekhawatiran adanya kerusuhan.Status khusus Kashmir telah lama diperdebatkan di India, tetapi tak ada dari pemerintahan sebelumnya yang mengubahnya.Namun BJP mencabutnya beberapa bulan setelah menang pemilu. Langkah ini diikuti dengan penutupan penuh lembah Kashmir, diawasi oleh angkatan darat India serta pemblokiran media dan sarana telekomunikasi selama berbulan-bulan.

3. National Register of Citizens (NRC)
NRC merupakan daftar penduduk di negara bagian Assam yang bisa membuktikan diri bahwa mereka datang di India sebelum tanggal 24 Maret 1971, sehari sebelum Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan.

Sekalipun NRC dibuat tahun 1951 (di bawah pemerintahan Partai Kongres India yang dipilih lewat pemilu demokratis ketika itu), proses untuk mengidentifikasi ‘imigran gelap’ dijadikan prioritas di bawah pemerintahan BJP yang dipimpin Modi.Keluarga-keluarga di negara bagian itu diminta untuk menunjukkan dokumen yang memperlihatkan hubungan darah. Bagi yang tak bisa membuktikan kewarganegaraan, mereka akan dianggap imigran gelap.Assam sendiri merupakan salah satu negara bagian paling multi etnis di India dan persoalan identitas dan kewarganegaraan telah diperdebatkan oleh penduduk di sana.

Penduduk di sana kebanyakan suku Bengali dan Assam, serta sejumlah suku-suku lain. Sekitar sepertiga dari 32 juta penduduk Assam adalah Muslim, membuat negara bagian ini menjadi negara bagian dengan proporsi Muslim terbesar kedua di India – sesudah Kashmir.Kebanyakan dari mereka adalah keturunan dari imigran yang telah tinggal di sana sejak masa kolonialisme Inggris. Mereka berkata kini mereka menjadi sasaran negara dan pemerintah federal.