Orang Tewas Dalam Bentrok Hindu Islam Di India

Orang Tewas Dalam Bentrok Hindu Islam Di India

alagagrh.net Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Orang Tewas Dalam Bentrok Hindu Islam Di India. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Orang Tewas Dalam Bentrok Hindu Islam Di India

Korban tewas akibat bentrokan antara umat Hindu dan Islam di New Delhi, India terus bertambah hingga 38 orang. Lebih dari 200 orang mengalami luka-luka.Dikutip dari AFP, berdasarkan data Kamis malam, (27/2), 34 orang tewas tercatat di Rumah Sakit Guru Teg Bahadur (BTB). Direktur Rumah Sakit BTB Sunil Kumar mengatakan semua korban Bentrok Islam tewas mengalami luka tembak.Tiga korban tewas di rumah sakit Lok Nayak, dan satu lainnya di rumah sakit Jag Parvesh Chander. Seorang pengawas medis mengatakan sepuluh korban lain dalam kondisi serius dan dirawat di rumah sakit Lok Nayak.

Bentrokan mulai pecah pada Minggu malam. Kedua belah pihak saling serang menggunakan batu dan benda lain, serta merusak bangunan dan kendaraan.Insiden ini menjadi kerusuhan paling parah dalam beberapa dekade terakhir. Ribuan polisi anti huru-hara dan paramiliter berpatroli di sekeliling kota.Selain korban tewas, kerusakan juga terjadi di penjuru kota. Rumah, toko, masjid, sekolah, toko ban, dan satu pom bensin menjadi sasaran pembakaran.Menteri Utama Kota Delhi Arvind Kejriwal berjanji akan memberi kompensasi bagi keluarga korban tewas dan mereka yang rumahnya hancur akibat kericuhan.

Pihak kepolisian telah menangkap lebih dari 500 akibat bentrokan tersebut. Pihak berwenang juga akan menggelar pertemuan untuk meningkatkan keharmonisan antar komunitas di kota berpenduduk lebih dari 21 juta orang itu.UU kontroversial yang mengundang pro kontra itu mengizinkan India untuk memberi status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asal seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.

Beleid itu disahkan oleh pemerintahan Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusung, Bhratiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.UU itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Islam.Para kritikus menilai undang-undang ini dimanfaatkan oleh rezim Nahrendra Modi untuk mendorong India yang sekuler menjadi negara Hindu.Umat Muslim di Ibu Kota New Delhi menggelar pelaksanaan salat Jumat di bawah pengawasan polisi anti-huru hara India pada pekan lalu.

Pengawasan dilakukan seminggu setelah kerusuhan antara umat Muslim dan Hindu di timur New Delhi yang menewaskan 42 orang dan melukai puluhan lainnya.Puluhan masjid di timur New Delhi dilaporkan tetap menggelar salat Jumat dan khotbah perdana pasca-kerusuhan yang berlangsung selama empat hari itu terjadi.Kepolisian terlihat berpatroli di jalanan timur ibu kota yang masih berserakan pecahan kaca dan puing bekas kerusuhan.

Selain aparat kepolisian, belasan relawan juga turut membantu menjaga gelaran salat Jumat dengan berdiri di sebuah masjid utama di Mustafabad.”Ini adalah masa pengujian. Kita harus bersabar,” ucap ketua imam masjid tersebut dalam khotbah seperti dikutip AFP pada Senin (2/3).Sang imam juga mengimbau para jemaah untuk tenang, Para jemaah diminta untuk membubarkan diri segera setelah salat selesai.

Baca Juga :Medsos Gempar Bentrok Hindu Muslim Di India

Meski kerusuhan telah berakhir, ketakutan dan ketegangan masih terasa di timur New Delhi. Polisi bahkan melarang jemaah Muslim untuk beribadah di salah satu masjid yang dibakar oleh oknum umat Hindu saat bentrokan berlangsung.Tidak jauh dari Mustafabad, sekelompok penduduk di daerah Shiv Vihar yang didominasi umat Hindu memblokir sejumlah jalan menuju salah satu masjid dengan kerangka sepeda motor yang terbakar.”Tidak ada yang akan diizinkan masuk sampai para perusuh ditangkap. Kami tidang ingin ada kekerasan,” teriak kerumunan tersebut.

Bentrokan antara umat Muslim dan Hindu ini bermula dari demonstrasi kecil menentang Undang-Undang Kewarganegaraan sekitar awal pekan lalu. UU kontroversial itu mengizinkan India memberi status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asalnya seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.Namun, UU itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Muslim.Unjuk rasa itu meluas dan menjadi rusuh setelah umat Hindu dan umat Muslim saling melempar batu. Bahkan, beberapa orang yang terlibat dalam kerusuhan dilaporkan membawa pedang dan senjata lainnya.

Medsos Gempar Bentrok Hindu Muslim Di India

Medsos Gempar Bentrok Hindu Muslim Di India

alagagrh.net Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Medsos Gempar Bentrok Hindu Muslim Di India. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Medsos Gempar Bentrok Hindu Muslim Di India

Kerusuhan antara umat Hindu dengan umat Muslim terjadi di India mengakibatkan 27 orang tewas dan seratusan orang mengalami luka-luka.India yang hanya memberi status kewarganegaraan bagi imigran yang menerima persekusi di negaranya dengan syarat beragama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Muslim.Beleid itu disahkan oleh pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusungnya, Bhratiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim.Beberapa saat setelah kejadian itu, lini masa Twitter diramaikan dengan tagar #ShameOnYouIndia yang telah dicuitkan hampir 50 ribu kali.

Salah satu akun yang berkicau dengan #ShameOnYouIndia adalah @galongkucing. Dia mengingatkan jangan ada yang terpancing ke arah agama karena kejadian di India. dia khawatir, hal itu justru bisa menimbulkan konflik baru di Indonesia.Dalam kicauannya, @galongkucing menyertakan sebuah foto profokasi yang dibuat oleh akun @tembangjiwa.”ni jangan ada yang kepancing ke arah agama .. nanti konfliknya malah di Indonesia .. push India .. dengan tagar #ShameOnYouIndia,” kicau @galongkucing.Hal berbeda disampaikan oleh akun @elmarahairinisa. Dia mengajak semua pihak untuk mengirim doa untuk umat muslim di India.”Hey guys. sending all of our prayers for our muslim brother and sister in india. #ShameOnYouIndia,” kicau @elmarahairinisa.

Selanjutnya, akun @mriski_9 juga menyertakan #ShameOnYouIndia dalam kicauannya. Akan tetapi, dia mengkritik Persatuan Bangsa-Bangsa yang tak mengambil tindakan tas kejadian di India.”Kenapa PBB kok diem aja yaa, padahal sudah jelas didepan mata ada kejadian brutal di india #ShameOnYouIndia #ShameOnIndia,” kicau @mriski_9.Adapun akun @SoulKingSHP mengingatkan agar seseorang tidak melakukan tindakan negatif kepada orang yang salah. Dia menyebut hal itu hanya akan melahirkan dendam dan kebencian yang tak mudah dihilangkan.

Adapun terkait dengan kejadian di India, dia melihat hal itu adalah pembantaian yang melibatkan pemangku kekuasaan.Sedangkan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (NU) New York Akhmad Sahal melalui akun @sahaL_AS mengutuk kekerasan atas nama agama terhadap minoritas muslim.

Baca Juga :Muazin Di London Ditikam Saat Azan

“Derita minoritas muslim yang jadi sasaran persekusi dan kekerasan kaum radikalis Hindu di India. Kekerasan atas nama agama apapun terhadap pengikut agama apapun harus dikutuk! Turut berduka cita atas muslim yg jadi korban di India. Lahumul fatihah,” kicau Akhmad.Selain berkomentar soal peristiwa dugaan diskriminasi terhadap muslim, akun @myusuffin berkicau tentang produk India. Dia menunggu apakah peristiwa tersebut akan membuat produk India diboikot.

“Lagi nungguin seruan aksi boikot produk India atas apa yg terjadi di sana,” kicau @myusuffin.Hal senada juga disampaikan oleh akun @smartAde091 yang mengusulkan untuk memboikot produk India. Kicauan itu adalah komentar ada kicauan yang disampaikan oleh akun @faridwadjdi yang menyampaikan bahwa ada seorang anak berusia 14 yang ditembak oleh ekstrimis Hindutva.”Boikot produk india di indonesia,” kicau @smartAde091.

Muazin Di London Ditikam Saat Azan

Muazin Di London Ditikam Saat Azan

alagagrh.net Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Muazin Di London Ditikam Saat Azan. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Muazin Di London Ditikam Saat Azan

Muazin yang berusia sekitar 70 tahun ini mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit.Kepolisian London mengatakan kondisinya digambarkan dalam keadaan tidak kritis.Pelaku telah ditahan dengan sangkaan mencoba melakukan pembunuhan.Pernyataan Kepolisian London menyebutkan bahwa seorang laki-laki berusia 29 tahun, yang diyakini berada di masjid untuk salat, telah ditahan “dengan sangkaan mencoba melakukan pembunuhan”.Disebutkan pula bahwa ia ditahan di satu kantor polisi di pusat kota London.

“Untuk saat ini, kami tidak memperlakukan insiden sebagai serangan teroris,” kata Kepolisian London.Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, melalui unggahan di Twitter mengatakan bahwa dirinya sangat sedih mendengar telah terjadi serangan di Central Mosque.”Sungguh sangat disayangkan kejadian ini terjadi, apalagi di rumah ibadah. Doa saya bagi semua yang terdampak oleh insiden ini,” kata PM Johnson.

Foto-foto yang diambil dari dalam masjid menunjukkan seorang laki-laki kulit putih dengan jaket berwarna merah terlihat tengah dilumpuhkan oleh beberapa anggota polisi.Beberapa orang mengunggah kesaksian di media sosial dan mengatakan korban beragama Muslim sedang azan ditikam di bagian leher.Satu video menunjukkan pisau tergeletak di lantai.

Miqdaad Versi, pengurus Dewan Muslim Inggris, mengatakan orang-orang yang berada di lokasi kejadian menuturkan kepadanya bahwa insiden terjadi ketika jemaah sedang bersiap melakukan salat Asar.”Apa yang terjadi ini sungguh sangat mengkhawatirkan … apalagi telah terjadi serangan terhadap orang-orang Islam di tempat lain akhir-akhir ini,” katanya.Central Mosque adalah salah satu masjid populer di pusat kota London.

Tempat ibadah ini bisa menampung sekitar 5.000 jemaah.Beberapa laporan menyebutkan terdapat sekitar 300 orang di masjid saat serangan terjadi.Penikaman berlangsung setelah penembakan massal oleh ekstremis kanan di Hanau, Jerman, yang menewaskan sembilan orang pada Rabu (19/02) malam, menewaskan sembilan orang.Seluruh korban memiliki latar belakang sebagai imigran.Pemerintah di Ankara mengatakan lima di antara korban adalah warga Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Jerman harus tuntas mengungkap insiden penembakan.Bella Hadid selama ini tak pernah menyinggung soal agama dalam berbagai wawancara dengan media. Namun dalam wawancara dengan majalah Porter, ia secara terbuka menuturkan soal masa lalu ayahnya sebagai pengungsi dan juga tentang Islam.”Ia sosok yang relijius dan ia selalu salat bersama kami. Saya bangga sebagai Muslim,” kata Bella.

Bella Hadid, saudara perempuannya Gigi dan saudara laki-lakinya Anwar berdarah campuran Palestina dan Belanda. Sang ayah, Mohamed Hadid, menurut koran Inggris The Independent, lahir di Nazareth dan pernah tinggal di Suriah dan Lebanon sebelum pindah ke Amerika Serikat pada usia 14 tahun.Di Amerika, Mohamed Hadid menjadi pengusaha properti dengan nilai kekayaan diperkirakan mencapai US$200 juta. Ia menikah dengan Yolanda, perempuan Belanda yang juga dikenal sebagai bintang acara reality di TV.”Ayah saya adalah pengungsi ketika pertama kali tiba di Amerika,” katanya.

Baca Juga :US Bataskan Visa Kepada Cina Berkaitan Dengan Uighur

Ia mengatakan bagi dirinya, Gigi dan Anwar, isu pengungsi adalah masalah kemanusiaan.Saat Presiden Donald Trump Januari lalu mengumumkan larangan masuk ke Amerika bagi pengungsi Suriah dan warga beberapa negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Bella dan Gigi ikut turun ke jalan di New York memprotes kebijakan tersebut.Ikut pula dalam aksi ini sang ibu dan beberapa rekan dengan membawa poster dengan tulisan “Kita semua adalah manusia”.

Foto protes ini ia unggah ke akunnya di Instagram dan disuka oleh hampir 720.000 pengguna.Dalam wawancara dengan majalah Elle, Bella Hadid, mengatakan dirinya memutuskan untuk berunjuk rasa karena ‘latar belakangnya mengajarkan bahwa semua orang berhak mendapatkan penghormatan dan perlakukan yang layak’.Ia mengatakan orang tak bisa mendapatkan perlakukan yang berbeda hanya karena berasal dari etnis lain.”Dan pesannya adalah kita harus gigih mempertahankan (nilai-nilai tersebut). Ini sangat penting,” katanya.

US Bataskan Visa Kepada Cina Berkaitan Dengan Uighur

US Bataskan Visa Kepada Cina Berkaitan Dengan Uighur

alagagrh.net Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai US Bataskan Visa Kepada Cina Berkaitan Dengan Uigur . Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai US Bataskan Visa Kepada Cina Berkaitan Dengan Uigur

Hal ini dilakukan setelah pada hari Senin (07/10) AS memutuskan untuk memasukkan 28 organisasi China ke dalam daftar hitam terkait dugaan pelanggaran di daerah Xinjiang.Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan pemerintah China telah menciptakan “kampanye yang sangat represif”.China telah menyangkal dengan mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar.

Lewat pernyataannya, Pompeo menuduh pemerintah China melakukan serangkaian penindasan terhadap warga Uighur, suku Kazakh, Muslim Kyrgyz dan kelompok minoritas Muslim lain.Di antaranya adalah “penahanan massal di kamp; pengawasan teknologi tinggi dan meluas; kontrol ketat terhadap ekspresi jati diri budaya dan keagamaan; dan pemaksaan orang untuk kembali dari luar negeri tetapi kemudian mereka mengalami nasib buruk di China”.China telah menolak keras tindakan AS.

“Tidak terjadi apa yang disebut dengan ‘masalah hak asasi manusia’ seperti yang dikatakan AS,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, pada hari Senin.”Berbagai tuduhan tersebut tidak lebih dari alasan bagi AS untuk secara sengaja melakukan campur tangan atas masalah dalam negeri China.”Pembatasan visa akan diterapkan kepada pejabat pemerintah China dan Partai Komunis, di samping anggota keluarganya.

“AS mendesak China untuk segera mengakhiri kampanye penindasan di Xinjiang, membebaskan orang-orang yang dasar penahanannya tidak jelas, dan berhenti berusaha memaksa anggota kelompok minoritas Muslim China yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke China untuk kemudian menghadapi nasib yang tidak jelas,” demikian isi pernyataan pemerintah AS.Amerika dan China sedang terlibat dalam perang dagang.

Baca Juga :Presiden Prancis Membela Pemakai Hijab

Delegasi telah dikirim ke Washington minggu ini untuk bertemu guna menurunkan ketegangan.China melakukan sejumlah operasi keamanan besar-besaran di Xinjiang, di China barat, dalam beberapa tahun terakhir.Kelompok-kelompok HAM dan PBB menyatakan China menangkap dan menahan lebih dari satu juta warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya di kamp penahanan besar.

Mereka dipaksa tidak lagi menjadi Muslim, hanya menggunakan bahasa China Mandarin dan belajar patuh kepada pemerintah komunis di Beijing.Tetapi China mengatakan warga Muslim ini menghadiri apa yang mereka sebut sebagai “pusat pelatihan kejuruan” yang memberikan mereka pekerjaan dan membantu mereka bergabung ke dalam masyarakat China, untuk mencegah terorisme.Terjadi peningkatan pengaduan secara lisan dari AS dan negara-negara lain terkait tindakan China di Xinjiang.

Minggu lalu pada sebuah konferensi pers di Vatikan, Pompeo menuduh China “memaksa warganya untuk menyembah pemerintah, bukannya Tuhan”.Pada bulan Juli, lebih dari 20 negara di Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council) menandatangani surat bersama yang mengecam perlakuan China terhadap Uighur dan kelompok Muslim lainnya.Uighur secara kesukuan adalah warga Muslim Turki.

Sekitar 45% penduduk daerah Xinjiang adalah warga kelompok ini, 40% lainnya China Han.China kembali menguasai daerah tersebut pada tahun 1949 setelah menggulingkan negara Turkestan Timur.Sejak saat itu terjadi perpindahan besar-besaran warga Han, sementara warga Uighur mengkhawatirkan terkikisnya budaya mereka.Xinjiang resminya adalah daerah otonomi di dalam China, sama seperti Tibet.

Presiden Prancis Membela Pemakai Hijab

Presiden Prancis Membela Pemakai Hijab

alagagrh.net Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Presiden Prancis Membela Pemakai Hijab. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Presiden Prancis Membela Pemakai Hijab

Capres ekstrem kanan Marine Le Pen yang menyebut bahwa burkini adalah ancaman terhadap tradisi sekularisme Prancis. Namun calon garis tengah, Emmanuel Macron membantahnya dan menyebut bahwa burkini tak lebih dari sekadar tata tertib berbusana di ruang publik.

Musim panas lalu, burkini menjadi perdebatan setelah sejumlah kawasan wisata pantai Perancis selatan melarang baju renang itu, sebelum pengadilan administratif tertinggi Perancis menyebut larangan itu melanggar kebebasan asasi.Marine Le Pen mengatakan Prancis harus menentang multikulturalisme, tapi Macron menuduhnya memusuhi umat Islam di negeri itu.Jajak pendapat terbaru menunjukkan Le Pen akan mendapatkan suara terbanyak di putaran pertama, tapi di putaran dua akan dikalahkan oleh calon partai kanan-tengah Francois Fillon yang sedang dirundung berbagai masalah, atau Emmanuel Macron yang melejit sejak capres kanan tengah itu didera berbagai skandal.

Di pidato pembukaan debat itu, Macron mengatakan akan mengubah politik yang secara tradisional terpecah belah di Prancis, sementara Marine Le Pen mengatakan dia ingin membuat Prancis bukan sebagai ‘wilayah semu’ Uni Eropa atau tunduk kepada Kanselir Jerman Angela Merkel dan bersumpah untuk menghentikan semua imigrasi ke negeri itu.Adapun Francois Fillon mengatakan bahwa jika terpilih, ia akan menjadi presiden dari apa yang disebutnya ‘pemulihan nasional.’Macron juga menyentil Fillon dengan mengatakan keadilan akan menang sebagaimana akan terjadi menyangkut kasus ‘calon presiden tertentu’.Sentilan Macron jelas mengacu pada penyelidikan hukum terkait tuduhan bahwa Fillon membayar ratusan ribu euro pada istrinya sendiri untuk pekerjaan parlemen yang tidak ia lakukan.

Fillon menyangkal semua tuduhan yang disebutnya sebagai upaya ‘pembunuhan politik,’ dan menolak mundur dari pilpres.Para calon juga beradu konsep soal ekonomi dan bagaimana mengatasi pengangguran, yang telah lama berada di kisaran 10%.Marine Le Pen menyerukan suatu ‘ekonomi patriotik’ dan mengkampanyekan langkah-langkah proteksionis yang condong kepada perusahaan-perusahaan Perancis.Berbeda dengan biasanya, kali ini juga terlibat dua politikus kiri dalam perdebatan: Benoit Hamon dan Jean-Luc Melenchon.

Hamon – yang berusaha membedakan diri dari calon kiri lain, Jean-Luc Melenchon, menyerukan penerapan pendapatan dasar universal, yang katanya adalah satu-satunya ide inovatif dalam kampanye pilpres kali ini.Pemungutan suara akan berlangsung pada tanggal 23 April, sementara putaran kedua -jika tak ada pemenang mutlak di atas 50%- akan diselenggarakan pada tanggal 7 Mei.Pernyataan ini dibuat sesudah seorang perempuan Prancis menggugat seorang politisi sayap kanan yang mengkritiknya karena memakai hijab di tempat umum.

“Kita harus berdiri bersama dengan sesama warga negara,” kata Macron dalam konperensi pers bersama dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel hari rabu (16/10).Ada lima juta penduduk Muslim di Prancis dan ini merupakan jumlah minoritas Muslim terbesar di Eropa Barat.Pemakaian hijab dilarang di sekolah, kantor pemerintah, dan gedung-gedung publik di Prancis.Secara resmi Prancis merupakan negara sekuler dan pemakaian pakaian penutup tubuh telah menjadi sumber kontroversi dalam beberapa tahun terakhir.

Pekan lalu, seorang perempuan Muslim yang memakai hijab menemani anaknya yang sedang studi tur ke parlemen lokal di Bourgogne-Franche-Comté di Prancis timur.Ia menerima cercaan secara verbal dari ruang sidang anggota parlemen.Foto perempuan itu – disebut dengan nama Fatima – memeluk erat anaknya menjadi viral sesudah rekaman insiden cercaan tersebut diunggah di media sosial.Peristiwa itu juga memicu demonstrasi di jalan dan menghidupkan lagi perdebatan nasional mengenai pemakaian hijab di Prancis.

Sekarang ini di Prancis tidak ada larangan seorang ibu memakai hijab saat melakukan studi tur sekolah.Pada hari Rabu, Presiden Macron merasa perlu menanggapi dengan menyerukan pemahaman lebih baik mengenai agama Islam di Prancis. Ia juga mengecam apa yang disebutnya sebagai “jalan pintas” yang mengaitkan Islam dengan terorisme.”Para komentator politik punya kewajiban,” katanya seraya menambahkan, “komunialisme bukan terorisme”.

Peristiwa di gedung parlemen di Prancis timur itu terjadi dalam sebuah studi tur sekolah pada hari Jumat tanggal 11 Oktober. Saat itu Fatima menemani anaknya dalam tur sekolah.Saat debat parlemen berlangsung, seorang politikus dari partai berhaluan kanan, National Rally, yang dipimpin Marine Le Pen, melihat Fatima. Ia juga memerintahkan Fatima untuk mencopot hijabnya.Sang politikus, Julien Odoul, juga mengunggah cekcok mulut ini di Twitter dengan teks mengutip serangan maut dengan pisau di kantor polisi di Paris awal bulan ini yang dikaitkan dengan Islam radikal.

Baca Juga :Mahkamah Internasional Tuduh Genosida Muslim Di Rohingya

“Sesudah pembunuhan empat orang polisi kita, (provokasi) macam ini tak bisa kita tolerir,” tulisnya.Dalam wawancara dengan kelompok anti Islamofobia Prancis CCIF, Fatima mengatakan ia duduk tenang di pojok ruangan ketika ia mendengar seseorang berteriak “atas nama sekularisme!”.”Orang-orang mulai saling berteriak dan marah-marah,” katanya kepada CCIF.”Yang saya khawatirkan cuma satu hal, anak-anak ketakutan. Mereka sangat kaget dan trauma.””Saya coba menenangkan mereka. Anak saya mendekat dan memeluk saya, lalu menangis. Saya bilang saya tak bisa tinggal di ruangan itu.”

Pengacara Fatima, Sana Ben Hadj, mengatakan kliennya merasa “dipermalukan” sesudah gambar insiden itu disebarluaskan.CCIF mengatakan Fatima mengajukan keberatan di kota Dijon dengan alasan “kekerasan rasial dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan publik”, sembari menambahkan bahwa keluhan lanjutan akan disampaikan di Paris untuk “hasutan kebencian rasial”.Insiden ini juga memicu debat apakah diperbolehkan bagi seorang ibu memakai hijab dalam kesempatan studi tur sekolah.

Menteri pendidikan Jean-Michel Blanquer dikritik lantaran mengatakan hijab “tidak diinginkan” oleh masyarakat Prancis, dan Marine Le Pen menyerukan larangan.Larangan bagi kerudung, hijab, dan berbagai simbol agama yang “mencolok” di sekolah negeri diberlakukan di Prancis tahun 2004.Pada 2011, Prancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang cadar yang menutupi seluruh wajah di ruang-ruang publik.Sementara alternatifnya seperti hijab, yang menutup kepala namun tetap memperlihatkan wajah pemakai masih diperbolehkan.

Mahkamah Internasional Tuduh Genosida Muslim Di Rohingya

Mahkamah Internasional Tuduh Genosida Muslim Di Rohingya

alagagrh.net Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Mahkamah Internasional Tuduh Genosida Muslim Di Rohingya. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Mahkamah Internasional Tuduh Genosida Muslim Di Rohingya

Peraih hadiah Nobel Perdamaian ini menjawab tuduhan mengenai “kekejaman yang dilakukan oleh Myanmar” terhadap minoritas Muslim Rohingya.Dalam pidato pembukaan sidang, ia mengatakan bahwa kasus terhadap Myanmar ini “tidak lengkap dan keliru”.Katanya, masalah yang ada di negara bagian Rakhine, tempat tinggal minoritas Rohingya, sudah terjadi sejak berabad-abad lalu.Ribuan Rohingya dibunuh dan lebih dari 700.000 kabur ke negara tetangga Bangladesh ketika tentara Myanmar melakukan serangan di tahun 2017, kata PBB dan sejumlah organisasi HAM.

Myanmar berkeras tindakan itu adalah upaya menangani ancaman kelompok ekstrem di negara bagian Rakhine.Suu Kyi membela posisi itu, seraya menyebut kekerasan yang terjadi sebagai “konflik bersenjata internal yang dipicu oleh serangan terhadap pos polisi”.Menanggapi tuduhan militer Myanmar mungkin menggunakan kekuatan berlebihan, Suu Kyi menanggapi, jika memang para tentara melakukan kejahatan perang, “mereka akan dihukum”.Suu Kyi merupakan pemimpin de facto Myanmar sejak April 2016, sebelum genosida yang dituduhkan ini terjadi.

Ia tidak memiliki kendali terhadap tentara tetapi ia dituduh oleh penyelidik PBB “terlibat” karena bersetuju terhadap tindakan militer.Suu Kyi mengatakan, Myanmar berkomitmen untuk melakukan repatriasi terhadap orang-orang yang terusir dari Rakhine, serta meminta agar pengadilan tak melakukan tindakan yang memperburuk konflik.ICJ merupakan pengadilan tertinggi di PBB dan kasus-kasus di sana harus diajukan oleh negara.

Kasus ini diajukan oleh Gambia, sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim di Afrika Barat, atas nama puluhan negara-negara Muslim lainnya.”Yang diminta oleh Gambia adalah agar Pengadilan memerintahkan Myanmar untuk menghentikan pembunuhan-pembunuhan kejam ini, menghentikan tindakan barbar yang terus mengguncang kesadaran kolektif kita, untuk menghentikan genosida terhadap rakyat mereka sendiri,” kata Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Gambia, Abubacarr M Tambadou, di Mahkamah Internasional.

Gambia mengajukan kasus ini sesudah Abubaccar mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh dan mendengar mengenai “pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan di sana”, katanya kepada BBC bulan Oktober tahun ini.Pada sidang pendahuluan tiga hari ini, Gambia meminta agar ICJ mengabulkan permohonan mereka untuk melindungi minoritas Rohingya.Namun putusan akhir mengenai genosida ini sendiri bisa terjadi bertahun-tahun lagi.

Apa tuduhan terhadap Myanmar?
Pada awal 2017 terdapat satu juta orang Rohingya di Myanmar, kebanyakan hidup di negara bagian Rakhine.Namun Myanmar, negara mayoritas Buddha, menganggap mereka sebagai imigran gelap dan menolak memberi kewarganegaraan.

Minoritas Rohingya telah lama mengeluhkan terjadinya persekusi terhadap mereka. Tahun 2017 militer Myanmar, Tatmadaw, menjalankan operasi besar-besaran di Rakhine.Menurut tuduhan yang diajukan oleh Gambia kepada ICJ, militer Myanmar telah melakukan “operasi pembersihan yang luas dan sistematis” terhadap Rohingya, mulai Oktober 2016 dan berlanjut hingga Agustus 2017.Petisi Gambia menuduh bahwa pembersihan ini “dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok, seluruhnya maupun sebagian”, melalui pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran terhadap bangunan mereka “sering kali dengan penghuninya dikunci di dalam”.

Misi pencari fakta PBB yang menyelidiki tuduhan ini menemukan bukti menarik yang menyatakan bahwa tentara Myanmar harus diselidiki untuk tuduhan genosida terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.Bulan Agustus, sebuah laporan menuduh tentara Myanmar “secara rutin dan sistematis melakukan pemerkosaan massal dan berbagai tindakan seksual dengan kekerasaan dan paksaan terhadap perempuan, anak-anak dan orang-orang transgender”.Bulan Mei, tujuh orang tentara Myanmar yang dipenjara karena membunuh 10 orang Rohingya dibebaskan lebih awal dari penjara. Myanmar mengatakan operasi militer mereka mengarah pada kelompok militan Rohingya dan militer telah menyatakan mereka tidak bersalah.

Baca Juga :India Punya UU Anti Muslim

Apa peran Aung San Suu Kyi?
Myanmar yang diajukan ke pengadilan, bukan Aung San Suu Kyi Mahkamah Internasional (ICJ) tidak bisa menghukum individu sebagaimana misalnya yang bisa dilakukan oleh International Criminal Court (secara terpisah ICC juga menyelidiki kasus Rohingya).Namun, hingga batas tertentu, kasus ini juga terkait dengan Suu Kyi yang meraih hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991.Suu Kyi telah menjadi pemimpin de facto Myanmar sejak bulan April 2016, sebelum genosida yang dituduhkan terjadi. Ia dituduh oleh penyelidik PBB “terlibat” dengan memberi persetujuan kepada militer.”Saya mohon anda untuk membuka mata, dan mohon gunakan kewenangan moral anda, sebelum terlambat,” kata penyelidik, Yanghee Lee, bulan September.

Suu Kyi memastikan bulan November bahwa ia akan secara pribadi memimpin pembelaan diri negaranya di pengadilan di Den Haag – dalam perannya sebagai menteri luar negeri – bersama “pengacara internasional terkemuka”.Apa kemungkinan hasil persidangan ini?Hingga kini, Gambia meminta kepada pengadilan untuk menerapkan “langkah-langkah sementara” guna melindungi minoritas Rohingya di Myanmar, dan di mana saja, dari ancaman atau kekerasan lebih lanjut.

Langkah ini akan mengikat secara hukum.Untuk memutuskan apakan Myanmar melakukan genosida, pengadilan harus memastikan bahwa negara Myanmar bertindak “dengan niatan menghancurkan seluruh atau sebagian” minoritas Rohingya.Bahkan jika ICJ memutuskan Myanmar bersalah, mereka tidak memiliki alat paksa untuk menjalankan putusan itu terhadap Aung San Suu Kyi ataupun para jenderal Myanmar.

Para pemimpin Myanmar itu tidak akan secara otomatis ditahan serta diadili karenanya.Namun putusan bahwa mereka bersalah bisa mengarah pada sanksi, dan bisa menyebabkan kerusakan ekonomi dan reputasi Myanmar.Bagaimana situasi terakhir yang dihadapi oleh minoritas Rohingya?Ratusan ribu minoritas Rohingya meninggalkan Myanmar sejak operasi militer dimulai.Pada tanggal 30 September, terdapat 915.000 pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh.Hampir 80% dari mereka tiba antara Agustus dan Desember 2017, serta bulan Maret tahun ini. Bangladesh menyatakan tak akan menerima lagi pengungsi baru.

Bulan Agustus, Bangladesh membentuk skema repatriasi sukarela – tetapi tak ada satupun orang Rohingya yang mau menjalaninya.Bangladesh berencana merelokasi 100.000 pengungsi ke Bhasan Char, sebuah pulau kecil di Teluk Bengala, tetapi ide ini ditentang oleh 39 aid lembaga pemberi bantuan dan kelompok perlindungan hak asasi manusia ..Bulan September, wartawan BBC Jonathan Head melaporkan bahwa barak polisi, bangunan pemerinah dan kamp relokasi pengungsi telah dibangun di lokasi bekas desa-desa minoritas Rohingya di Myanmar.

India Punya UU Anti Muslim

India Punya UU Anti Muslim

alagagrh.net Dilarang turun ke jalan,warga lakukan protes di acara pernikahan dan wisuda. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai India Punya UU Anti Muslim. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai India Punya UU Anti Muslim

Para anggota parlemen mengatakan, UU ini ditujukan untuk membantu anggota kelompok minoritas di negara-negara tetangga India yang mengalami persekusi.Namun, bantuan tersebut tidak berlaku bagi warga Muslim dan inilah yang mendorong umat Muslim di India melancarkan aksi protes besar-besaran.

Lebih dari 20 orang tewas dalam sejumlah unjuk rasa. Video-video yang sepertinya memperlihatkan “brutalitas” polisi dalam menghadapi demonstran viral dan memicu kemarahan di seluruh negeri.Aparat keamanan sudah melarang pemrotes turun ke jalan dan pihak berwenang juga memblokir internet dalam upaya meredam unjuk rasa.Namun warga tak kehilangan akal dengan memindahkan aksi protes ke acara-acara seperti resepsi pernikahan, wisuda, hingga konser musik.Warga Delhi, Nadeem Akhtar dan Amina Zakiah, memegang poster menentang UU kewarganegaraan ketika melangsungkan pernikahan belum lama ini.

Saudara pengantin perempuan, Mariyam Zakiah, kepada BBC mengatakan ia dan keluarganya sedih dengan bentrokan antara polisi dan mahasiswa yang terjadi beberapa hari sebelum pernikahan Nadeem Akhtar dan Amina Zakiah.Ia menambahkan, resepsi pernikahan dimanfaatkan sebagai ajang protes karena keluarganya “mengkhawatirkan masa depan Muslim di India”.Debsmita Chowdhury, mahasiswi Universitas Jadavpur, sementara itu, membuat kaget dosen dan teman-temannya di kampus ketika merobek salinan UU kewarganegaraan di acara wisuda.Chowdhury mengungkapkan, dirinya memutuskan untuk merobek salinan UU sehari sebelum acara wisuda dan ia tidak memberi tahu siapa pun kalau ia akan menggelar protes di kampus.

“UU kewarganegaraan tidak sesuai dengan konstitusi dan sangat diskriminatif. Kekerasan dan kerusuhan yang ditimbulkan dari aksi menentang UU juga membuat saya khawatir,” kata Chowdhury.”Saya sebenarnya pemalu, tapi untuk kali ini saya merasa perlu untuk bertindak. Saya ingin menjadi suara bagi orang-orang yang tak bisa menyuarakan pendapat,” katanya.Di Chennai, India selatan, warga menggunakan seni menggambar kuno kolam untuk memprotes keputusan pemerintah.Kolam adalah seni menggambar geometris dengan menggunakan tepung beras, yang diyakini untuk menyambut Dewi Kemakmuran dan melindungi penghuni rumah dari niat jahat.

Sejumlah warga telah ditahan karena menggunakan kolam untuk memprotes UU kewarganegaraan.Larangan unjuk rasa dan penahanan demonstran tidak membuat aksi protes surut.Terdapat sekitar 200 juta Muslim di India yang sekarang dipimpin oleh partai Hindu nasionalis. Banyak pihak meyakini UU ini ditujukan “untuk meminggirkan komunitas Islam di India”.Selain menggelar protes di acara pernikahan dan wisuda, warga juga melancarkan unjuk rasa di media sosial, terutama Instagram.Di platform ini, warga juga mengunggah informasi terkini, panduan keselamatan, dan bagaimana koordinasi aksi protes.

Banyak perancang yang menawarkan desain poster secara cuma-cuma.Poster yang dibuat oleh Shilo Shiv Suleman, antara lain berisi kalimat yang berbunyi, “Muslim, kau adalah warga di sini. Warga Hindu, kau warga di sini.” Poster ini sudah dipakai oleh ribuan akun dan dicetak untuk dibawa di berbagai aksi protes.”Seni yang indah sudah menjadi kekuatan perlawanan,” katanya.Kalangan profesional seperti pengacara, dokter, terapis, dan psikolog juga ambil bagian.”Orang-orang seperti kami tak bisa turun ke jalan untuk menggelar aksi,” ujar Neha Tripathi, terapis di Delhi.

Tripathi mencantumkan alamat emailnya di Instagram dan menawarkan layanan gratis kepada orang-orang yang mengalami tekanan psikologis .”Tadinya saya ingin turun ke jalan, tapi suasananya menakutkan. Akhirnya saya menawarkan diri untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan psikologis,” katanya.Para pengkritik mengatakan ini merupakan bagian dari rangkaian keputusan yang dibuat oleh partai sayap kanan nasionalis Hindu, Bhartiya Janata Party (BJP), yang dipimpin oleh Narendra Modi.

Modi berkuasa sejak tahun 2014 dan meningkatkan jumlah kursi partainya pada pemilu yang diselenggarakan tahun ini.Popularitas Modi dan partainya meningkat di India, tetapi beberapa kebijakan dan keputusannya menghadapi kritik di dalam maupun luar negeri.Salah satu yang mendapat kritik keras adalah tuduhan seputar ‘meminggirkan minoritas’ terutama Muslim, yang berjumlah hampir 200 juta orang di India, negara dengan 1,3 milyar penduduk.Berikut adalah tiga kebijakan penting yang mendatangkan kecemasan di negara dengan jumlah Muslim kedua terbesar di dunia ini.

1. Citizenship Amendment Bill (CAB)
CAB diloloskan oleh parlemen India dalam dua hari. Tujuan undang-undang ini adalah menawarkan amnesti kepada imigran gelap non-Muslim yang berasal dari tiga negara tetangga, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan.

UU ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden untuk bisa dijalankan. BJP menyatakan UU ini akan mempercepat jalur untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi penganut Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen yang lari dari persekusi di negara-negara tetangga.Ketentuan undang undang ini mengurangi syarat tinggal di India bagi pelamar kewarganegaraan, dari 11 tahun menjadi enam tahun. Namun Muslim dikecualikan dari ketentuan ini.Langkah ini dikritik sebagai anti Muslim oleh partai oposisi. Ketentuan ini akan mengubah kriteria mendapatkan kewarganegaraan menurut konstitusi India yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan agama.

Sekalipun pemerintahan Modi berjanji untuk tidak mendiskriminasi Muslim dan menyatakan mereka aman berada di India, kelompok Islam dan pegiat hak asasi manusia menyatakan kebijakan ini membuat Muslim di India menjadi khawatir.RUU ini tidak mempengaruhi warga India sekarang, baik Hindu, Muslim dan agama lainnya, tetapi akan membantu ribuan migran Hindu yang datang dari Bangladesh yang belum mendapat kewarganegaraan India.Ini membuat banyak protes terjadi di negara-negara bagian di timur laut India – yang berbatasan dengan Bangladesh – yang menyatakan mereka bakal “diserbu” oleh imigran gelap non-Muslim dari Bangladesh.

Baca Juga :Akademisi Muslim Uighur Di China Hilang

2. Pasal 370 Kashmir
Wilayah Kashmir di kaki pegunungan Himalaya telah menjadi sumber konflik berdarah antara India dan Pakistan.Di wilayah yang dikuasai India, selalu ada upaya pemberontakan, dan kedua negara telah beberapa kali bertempur di kawasan pegunungan yang indah ini.Ketika pemisahan India di tahun 1947, perang pecah antara India dan Pakistan, dan Kashmir terbelah dua.

Sebuah ketetapan konstitusi, yang disebut Pasal 370, menjamin otonomi besar dan status khusus bagi kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim ini.Tahun 2019, pemerintahan Modi memutuskan untuk mencabut Pasal 370, dan ini memunculkan kekhawatiran adanya kerusuhan.Status khusus Kashmir telah lama diperdebatkan di India, tetapi tak ada dari pemerintahan sebelumnya yang mengubahnya.Namun BJP mencabutnya beberapa bulan setelah menang pemilu. Langkah ini diikuti dengan penutupan penuh lembah Kashmir, diawasi oleh angkatan darat India serta pemblokiran media dan sarana telekomunikasi selama berbulan-bulan.

3. National Register of Citizens (NRC)
NRC merupakan daftar penduduk di negara bagian Assam yang bisa membuktikan diri bahwa mereka datang di India sebelum tanggal 24 Maret 1971, sehari sebelum Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan.

Sekalipun NRC dibuat tahun 1951 (di bawah pemerintahan Partai Kongres India yang dipilih lewat pemilu demokratis ketika itu), proses untuk mengidentifikasi ‘imigran gelap’ dijadikan prioritas di bawah pemerintahan BJP yang dipimpin Modi.Keluarga-keluarga di negara bagian itu diminta untuk menunjukkan dokumen yang memperlihatkan hubungan darah. Bagi yang tak bisa membuktikan kewarganegaraan, mereka akan dianggap imigran gelap.Assam sendiri merupakan salah satu negara bagian paling multi etnis di India dan persoalan identitas dan kewarganegaraan telah diperdebatkan oleh penduduk di sana.

Penduduk di sana kebanyakan suku Bengali dan Assam, serta sejumlah suku-suku lain. Sekitar sepertiga dari 32 juta penduduk Assam adalah Muslim, membuat negara bagian ini menjadi negara bagian dengan proporsi Muslim terbesar kedua di India – sesudah Kashmir.Kebanyakan dari mereka adalah keturunan dari imigran yang telah tinggal di sana sejak masa kolonialisme Inggris. Mereka berkata kini mereka menjadi sasaran negara dan pemerintah federal.

Akademisi Muslim Uighur Di China Hilang

Akademisi Muslim Uighur Di China Hilang

alagagrh.net Akademisi Uighur Tyip menghilang pada 2017 dan diduga dia telah dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi.Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Akademisi Muslim Uighur Di China Hilang. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Akademisi Muslim Uighur Di China Hilang

Kementerian Luar Negeri China mengatakan kasus hukum Tiyip masih terus berlanjut dan “haknya dilindungi berdasarkan hukum.”PBB menyerukan agar Beijing mengumumkan keberadaan Tiyip dan mengizinkan keluarga untuk mengunjunginya.Organisasi Hak Asasi Manusia, Amnesty International mengatakan September lalu bahwa Tiyip secara diam-diam telah disidangkan secara tidak adil dan khawatir dia akan segera dieksekusi.Tiyip, seorang pakar geografi dan mantan rektor Universitas Xinjiang, adalah salah satu dari banyak intelektual Uighur yang dikhawatirkan organisasi HAM menghadapi persekusi di China.China dituduh menahan sekitar satu juta muslim Uighur di kamp deradikalisasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan dalam keterangan Jumat (27/12), Tiyip “dicurigai melakukan korupsi dan penyuapan.Amnesty Internasional mengatakan Tiyip didakwa melakukan “separatisme” setelah “menghilang” pada 2017. Tidak ada informasi tentang tempat penahanannya.Sejumlah pelapor khusus PBB mengatakan Kamis (26/12) dalam artikel yang diterbitkan PBB bahwa mereka khawatir karena ketidakjelasan pengadilan dan dakwaan yang dihadapi Tiyip.

Para pelapor PBB mengatakan mereka telah meminta Beijing mengklarifikasi lokasi Tiyip dan meminta agar keluarganya diizinkan untuk menemuinya.China menghadapi kecaman internasional karena menahan sekitar satu juta warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lain di satu kamp di barat daya Xinjiang.Pada mulanya Beijing menyanggah adanya kamp di Xinjiang namun kemudian mengatakan kamp itu adalah tempat pelatihan yang perlu dilakukan untuk menangani terorisme.

Para pakar PBB mengatakan “tempat penahanan tak jelas, penghilangan paksa dan persidangan rahasia tak bisa dijalankan di satu negara yang memiliki hukum.”Namun juru bicara Kemenlu China, Geng Shuang, membalas Jumat (27/12) dengan mendesak PBB untuk “menghindari campur tangan masalah dalam negeri negara-negara dan menghindari campur tangan kedaulatan hukum.”Tiyip adalah satu dari sekian banyak ilmuwan Uighur yang hilang dan dikhawatirkan para pegiat HAM menghadapi persekusi dari pemerintah China.Pada bulan Oktober lalu, Parleman Eropa memberikan penghargaan HAM untuk mantan profesor ekonomi Ilham Tohti.Putri Tohti, Jewher Ilham – yang mewakili ayahnya menerima penghargaan Desember ini- mengatakan ia tidak tahu apakah ayahnya masih hidup atau tidak.Akademisi lain yang hilang adalah pakar antropologi Rahile Dawut, juga dari Universitas Xinjiang.Seperti halnya Tiyip, dia banyak dipuji pemerintah China sebagai model akademisi. Namun sejak akhir 2017, tak jelas di mana keberadaan Rahile Dawut.

Tiyip hilang saat dia masih menjabat sebagai rektor Universitas Xinjiang, perguruan tinggi yang berada di bawah naungan negara.Dia dikenal luas di kalangan pakar geografi dan mendapatkan penghargaan dari universitas kenamaan di Paris, Ecole Pratique des Hautes Etude (EPHE).

Tahun 2017 ia menghilang dan tak ada komentar apapun dari para pejabat.Teman-temannya yakin dia dijatuhi hukuman mati setelah diadili dengan dakwaan separatisme secara diam-diam.”Ada ratusan akademisi Uighur dan kalangan profesional yang diciduk,” kata Michael Caster, peneliti dan penulis buku The People’s Republic of the Disappeared (Republik Rakyat yang menghilang), kepada BBC.

Baca Juga :Muskim Kazakh Di Tahan Di Xinjiang

“Targetnya adalah para pemimpin komunitas, budaya dan intelektual dan ini adalah genosida budaya.”Tiyip belajar geografi di provinsi asalnya dan sempat melanjutkan studi di Jepang sebelum kembali untuk mengajar di almamaternya.Teman-temannya mengatakan pada tahun 2017, Tiyip dalam perjalanan ke Eropa untuk menghadiri konperensi dan meluncurkan kerjasama dengan universitas Jerman.

Namun di bandara dia dicegah dan diminta untuk kembali ke ibu kota Xinjiang, Urumqi.Berita tentang Tiyip berakhir di situ, kata teman Tiyip kepada BBC.Ia tak kunjung pulang dan teman-teman serta keluarganya diperiksa dengan pertanyaan seputar korupsi.Teman Tiyip mengatakan keluarganya mendengar kabar bahwa ia telah dihukum mati terkait separatisme namun China tidak pernah memastikan hal ini.

Teman Tiyip – seorang Uighur dari Xinjiang dan bekerja sebagai peneliti di Amerika Serikat – tidak mau disebutkan namanya karena khawatir atas kemanan ekan dan sanak saudara di provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim itu.Rekan-rekan Tiyip juga mengatakan mengontak keluarga di Xinjiang sulit dan hanya memungkinkan dengan penggunan kode untuk mencegah dilacak pemerintah yang memonitor komunikasi.Sejumlah laporan menyebutkan, ada orang yang ditahan karena memiliki aplikasi WhatsApp di telepon seluler mereka.”Saat kami berbicara dengan mereka, kami tak bisa menyebut nama,” kata rekan Tiyip.

“Misalnya kami menggunakan kata bagaimana pasiennya dan apakah para dokter sudah keluar dengan diagonsa atau apapun dia sudah keluar dari rumah sakit.””Itulah satu-satunya cara sehingga sanak saudara bisa mengatakan apapun kepada kami,” tambahnya.Keluarga Tiyip sendiri mengatakan yakin dia masih hidup.Mereka mengatakan mereka mendengar bahwa Tiyip dan akademisi yang dihukum atas dakwaan separatisme dipakai sebagai contoh untuk menakuti orang di kamp tahanan.

Muskim Kazakh Di Tahan Di Xinjiang

Muskim Kazakh Di Tahan Di Xinjiang

alagagrh.net Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Muskim Kazakh Di Tahan Di Xinjiang. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Muskim Kazakh Di Tahan Di Xinjiang

Orang-orang yang keluar dari kamp tersebut menyatakan mereka mengalami penyiksaan selama di sana.Kebayakan dari anggota etnis Kazakh ini tinggal di perbatasan dengan China, dan mereka menjadi pelintas batas selama berabad-abad.Namun belakangan pemerintah China menangkapi para pelintas batas Kazakh ini dan membawa mereka untuk menjalani re-edukasi di berbagai kamp yang ada di Provinsi Xinjiang.Seorang di antaranya mengatakan, di kamp penahanan, aparat “memaksanya menjadi orang China”.

“Mereka memaksa saya meninggalkan identitas. Tapi identitas saya tidak berubah. Saya tetap memegang iman. Saya tetap seorang Muslim, seorang Kazakh,” katanya.Para saksi mata yang keluar dari kamp itu menyatakan, di depan ‘sekolah’ tersebut ada tulisan ‘sekolah kejuruan’ dalam bahasa China dan Uyghur.Pemerintah China menyatakan sekolah-sekolah itu adalah sekolah kejuruan yang ditujukan memberi pelatihan, dan para pelajar masuk ke dalamnya secara sukarela.Namun seorang Muslim Kazakh bernama Orinbeck yang pernah ditahan di sekolah itu selama empat bulan menceritakan pengalamannya.”Saya harus mempelajari kebijakan-kebijakan pemerintah China, saya harus belajar bahasa dan sejarah China,” katanya.

“Kami juga harus melupakan bahasa Kazakh. Kata mereka, kalau saya tidak belajar lagu-lagu dan aksara China, maka saya tak boleh meninggalkan tempat itu,” kata Orinbeck lagi.Seorang perempuan Kazakh, Gulzira, pernah ditahan di sana selama 15 bulan.”Itu bukan sekolah. Itu penjara,” katanya. Gulzira juga mengaku bahwa ia diberi suntikan sesudah tinggal di kamp itu selama tiga bulan.Ia tidak pernah tahu untuk apa suntikan itu. “Kalau menolak, mereka akan dikirim ke kamp yang lebih keras lagi,” katanya.Penyiksaan juga kerap terjadi di dalam kamp tahanan tersebut.

Tursinbeck mengaku disiksa selama berada di sana. Katanya, ia dibawa ke ruang bawah tanah yang disebut ‘zindan’ di mana kantungnya diperiksa.Arloji dan ikat pinggangnya kemudian disita, tanpa ia tahu mengapa.Ia kemudian dibawa ke ruang bawah tanah, sedalam 20 meter dari permukaan tanah.”Saya dipukul di bagian telinga,” katanya. “Sehingga saya kehilangan keseimbangan.”

Penyintas lain bernama Orinbeck juga mengaku disiksa.”Saya diikuti ke toilet. Kalau saya mencuci tangan dan muka (untuk berwudu) mereka akan membentak saya: mengapa kamu minum air!” kata Orinbeck. “Lalu mereka akan memukul saya”.Orinbeck mengaku ia sering disuruh membuka baju sambil mengangkat kedua tangannya ke udara.”Lalu mereka akan menyiram saya dengan air. Bahkan saya tak tahu itu air atau apa”.Selama tiga bulan Orinbeck diperlakukan seperti itu, ia merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya.

Kedutaan Besar China di London menyatakan kepada BBC bahwa penyiksaan semacam itu adalah ‘desas-desus semata’. Mereka juga mengatakan seluruh ‘peserta pelatihan’ telah dilepaskan dari sekolah tersebut.Menurut pemerintah China, para lulusan sekolah ini telah memperoleh ‘dukungan’ untuk mendapat pekerjaan.Namun orang-orang yang berhasil selamat dari kamp menyatakan bahwa pekerjaan itu adalah ‘kerja paksa’.”Ketika saya dilepaskan, saya harus melapor kepada polisi,” kata Turinbeck, salah seorang penyintas.

Baca Juga :Pelanggaran HAM Oleh Muslim Rohingya Di Myanmar

“Saya diberi topi polisi, pentungan dan rompi anti peluru. Lalu kami harus berpatroli menjaga lingkungan dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Selama itu kami tidak diberi makanan atau upah,” tambahnya.Gulzira juga menceritakan soal kerja paksa itu. Ia dipaksa untuk bekerja di pabrik untuk menjahit sarung tangan. Ke manapun ia pergi, ia harus melapor kepada polisi desa.”Jika tidak, mereka akan menuduh saya anti pemerintah. Dengan alasan itu, saya bisa dibawa kembali ke kamp,” katanya.Sekalipun sudah dibebaskan, tetapi hingga saat ini, ratusan Muslim Kazakh belum kembali ke rumah mereka.

Seorang perempuan Kazakh, Gulnur, mengaku suaminya ditahan di kamp itu sejak Oktober 2017.Gulnur mengatakan suaminya ditahan karena, “di telepon genggamnya ditemukan aplikasi WhatsApp”.Suami Gulnur kini sudah kembali ke rumah, tetapi ia dikenakan tahanan rumah.Dibantu oleh kelompok hak asasi manusia Atajurt, Muslim Kazakh kini melancarkan kampanye untuk mencari anggota-anggota keluarga mereka yang masih hilang.

Mereka mengedarkan video secara daring untuk membuat dunia sadar apa yang terjadi dengan etnis Kazakh yang tinggal di perbatasan dengan China.Gulzira merasa bersyukur bisa keluar dari kamp tersebut.”Mereka memaksa saya untuk menjadi orang China, mereka memaksa saya meninggalkan identitas. Tapi identitas saya tidak berubah. Saya tetap memegang iman. Saya tetap seorang Muslim, seorang Kazakh,” katanya.”Saya bangga menjadi Kazakh. Allah telah menyelamatkan saya”.

Pelanggaran HAM Oleh Muslim Rohingya Di Myanmar

Pelanggaran HAM Oleh Muslim Rohingya Di Myanmar

alagagrh.net Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Pelanggaran HAM Oleh Muslim Rohingya Di Myanmar. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Pelanggaran HAM Oleh Muslim Rohingya Di Myanmar

Resolusi itu juga menyerukan agar Myanmar menghentikan hasutan kebencian terhadap minoritas Rohingya dan kelompok minoritas lainnya.Ribuan orang Rohingya terbunuh dan lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh saat terjadi aksi penumpasan oleh militer di negara yang penduduknya beragama Buddha itu pada 2017.Myanmar (sebelumnya disebut Burma) menolak tuduhan itu dan menegaskan bahwa langkah militer itu untuk mengatasi ancaman ekstremisme.Resolusi PBB yang disahkan pada Jumat (27/12) menyatakan kekhawatiran atas berlanjutnya membanjirnya orang-orang Rohingya ke Bangladesh yang disebut “sebagai akibat kekejaman pasukan keamanan dan bersenjata Myanmar”.

Laporan itu menyoroti berbagai temuan misi internasional independen yang mengungkap adanya “pelanggaran HAM berat dan pelanggaran yang diderita Muslim Rohingya dan minoritas lainnya” oleh pasukan keamanan Myanmar, yang digambarkan sebagai “kejahatan paling berat di bawah hukum internasional”.Resolusi itu menyerukan Myanmar agar melindungi semua kelompok dan menjamin keadilan bagi semua korban pelanggaran hak asasi manusia.Resolusi PBB ini disahkan oleh total 134 negara dari 193 negara anggota, sembilan suara menentang dan 28 lainnya abstain.Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum tetapi dapat mencerminkan pendapat dunia.

Duta Besar PBB untuk Myanmar, Hau Do Suan, menyebut resolusi itu “contoh klasik standar ganda [dan] penerapan norma HAM yang selektif dan diskriminatif”.Dia mengatakan itu dirancang untuk mengerahkan “tekanan politik yang tidak diinginkan” pada Myanmar dan tidak berusaha menemukan solusi untuk “situasi rumit di negara bagian Rakhine”.Gambia, sebuah negara kecil di Afrika barat yang mayoritas penduduknya Muslim, membawa kasus Rohingya ke ICJ atas nama puluhan negara Muslim lainnya.

Berbicara di pengadilan awal bulan ini, peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menyebut kasus terhadap Myanmar “tidak lengkap dan tidak benar”. Dia mengatakan masalah di Rakhine, di mana banyak Rohingya tinggal, sudah terjadi sejak berabad-abad lalu.Suu Kyi mengatakan kekerasan yang terjadi sebagai “konflik bersenjata internal” yang dipicu oleh serangan gerilyawan Rohingya atas pos-pos keamanan pemerintah.Dia mengakui bahwa militer Myanmar mungkin menggunakan kekuatan yang tidak proporsional pada waktu itu, tetapi mengatakan bahwa jika tentara melakukan kejahatan perang, “mereka akan dituntut”.

Apa tuduhannya?
Pada awal 2017, ada satu juta orang Rohingya di Myanmar, sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine. Myanmar, negara yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, menganggap Rohingya adalah imigran ilegal dan menyangkal kewarganegaraan mereka.Warga Rohingya telah lama mengeluhkan adanya penganiayaan, dan pada 2017, militer Myanmar – Tatmadaw – meluncurkan operasi militer besar-besaran di Rakhine.

Menurut tuduhan yang diajukan oleh Gambia kepada ICJ, militer Myanmar telah melakukan “operasi pembersihan yang luas dan sistematis” terhadap Rohingya, mulai Oktober 2016 dan berlanjut hingga Agustus 2017.Petisi Gambia menuduh bahwa pembersihan ini “dimaksudkan untuk menghancurkan Rohingya sebagai kelompok, seluruhnya maupun sebagian”, melalui pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran terhadap bangunan mereka “sering kali dengan penghuninya dikunci di dalam”.

Misi pencari fakta PBB yang menyelidiki tuduhan ini menemukan bukti menarik yang menyatakan bahwa tentara Myanmar harus diselidiki untuk tuduhan genosida terhadap Muslim Rohingya di Rakhine.Bulan Agustus, sebuah laporan menuduh tentara Myanmar “secara rutin dan sistematis melakukan pemerkosaan massal dan berbagai tindakan seksual dengan kekerasaan dan paksaan terhadap perempuan, anak-anak dan orang-orang transgender”.Bulan Mei, tujuh orang tentara Myanmar yang dipenjara karena membunuh 10 orang Rohingya dibebaskan lebih awal dari penjara. Myanmar mengatakan operasi militer mereka mengarah pada kelompok militan Rohingya dan militer telah menyatakan mereka tidak bersalah.

Baca Juga : Ketakutan Muslim Di Uttar Pradesh

Ratusan ribu minoritas Rohingya meninggalkan Myanmar sejak operasi militer dimulai.Wartawan BBC, Jonathan Head mengunjungi kamp sementara Hla Poe Kaung, yang didirikan di desa Rohingya yang telah dihancurkan.Pada tanggal 30 September, terdapat 915.000 pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh.Hampir 80% dari mereka tiba antara Agustus dan Desember 2017, serta bulan Maret tahun ini. Bangladesh menyatakan tak akan menerima lagi pengungsi baru.

Bulan Agustus, Bangladesh membentuk skema repatriasi sukarela – tetapi tak ada satupun orang Rohingya yang mau menjalaninya.Bangladesh berencana merelokasi 100.000 pengungsi ke Bhasan Char, sebuah pulau kecil di Teluk Bengala, tetapi ide ini ditentang oleh 39 lembaga pemberi bantuan dan kelompok perlindungan hak asasi manusia.Bulan September, wartawan BBC Jonathan Head melaporkan bahwa barak polisi, bangunan pemerinah dan kamp relokasi pengungsi telah dibangun di lokasi bekas desa-desa minoritas Rohingya di Myanmar.